PONTIANAK- Untuk mengetahui potensi
UMKM dalam memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar menyelenggarakan diskusi kelompok terarah/Focus Group Discussion (FGD), bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait dan ditambah unsur Badan Pusat Statistik, KADIN, DEKOPINWIL, Perguruan
Tinggi dan konsultan PLUT.
Dalam FGD tersebut diketemukan benang merah
terkait kajian model prediksi sumbangan UMKM terhadap PDRB yaitu perlunya
kesamaan definisi dan persepsi segenap stakeholder yang terkait dengan kinerja
kementerian yang tidak lagi menyampaikan data kuantitas sebagai keberhasilan
pendampingan dan pembinaan, tetapi sudah mengacu kepada data kinerja komponen
UMKM dalam berperan sebagai motor penggerak pembangunan atau tulang punggung
perekonomian Indonesia.
Jika sudah ada kesamaan definisi dan persepsi
dalam menelaah kajian model prediksi sumbangan UMKM terhadap produk domestik
regional bruto (PDRB) tersebut, maka stakeholder yang terkait langsung dengan
kegiatan UMKM, langsung berkoordinasi untuk menyepakati kajian model yang
mengacu kepada kinerja pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan
Pemerintah RI.
Demikian hasil diskusi kelompok terarah/Focus Group Discussion Kajian Model
Prediksi Sumbangan UMKM terhadap PDRB yang diselenggarakan Dinas Koperasi UKM
Pov. Kalbar, Selasa 6 Juni 2017 di Pontianak.
Menurut Ir. Marsianus SY selaku Kepala Dinas
Koperasi dan UKM Prov. Kalbar, sumbangsih para penggiat UMKM di Kalbar
terhadap PDRB dan PDB selama ini, belum terukur secara obyektif. Akibatnya,
penyajian data akhir terkait sumbangsih UMKM terhadap capaian pembangunan
dengan indikator pertumbuhan ekonomi secara regional dan nasional, masih belum
valid dan reliable.
Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM sangat
berkepentingan dengan data yang sahih sebagai dasar pijak yang benar untuk
proses perencanaan pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
hasilnya. Jika sumbangsih para penggiat UMKM dapat dihitung secara tepat maka
pemerintah daerah sebagai pengayom tidak salah menyusun prioritas perencanaan
pembangunan terkait upaya peningkatan kualitas dan kuantitas para penggiat UMKM
sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
Sementara itu Ir. Teuku
Syarif MSC selaku Peneliti Utama Kemenkop dan UKM Deputi bidang Pengkajian
Sumber Daya UKMK mengemukakan pihaknya menggali masukkan dan sekaligus mengajak
membangun komitmen bersama stakeholder terkait bagaimana melihat kegiatan
sektor UMKM dalam berkontribusi terhadap PDRB dan PDB.
PDB adalah jumlah produk
berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas
wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga
hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi diwilayah yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk
barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang
didapatkan bersifat bruto/kotor.
Sementara itu Arianto
S.Si, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik
Prov. Kalbar dalam kesempatan itu mengemukan pihaknya senantiasa berperan
sebagai “juru photo” terhadap subyek data yang ingin diperoleh, namun tentu
saja dengan kaidah-kaidah pengumpulan data yang dibenarkan secara ilmiah.
Dikemukakan Arianto,
dari potret sementara terhadap perolehan data sensus ekonomi 2016 jika
dibandingkan dengan sensus pertanian 2013 ditemukan ada pergeseran jumlah
tenaga kerja bermata pencaharian pertanian kepada non pertanian.
Adapun SKPD yang hadir dalam
FGD tersebut diantaranya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Bappeda, Biro Perekonomian,
Badan Penelitian dan Pengembangan dan, Badan Pusat Statistik.
